Aksi Buruh Kepung Istana yang dilaksanakan pada Tanggal 01 September dilakukan oleh sekitar 30 ribu massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Andi Gani Nena Wea, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Pimpinan Mudhofir yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI).
Rencana awal titik kumpul aksi adalah Bundaran Hotel Indonesia, yang ternyata mengalami perubahan menjadi di Patung Kuda Indosat setelah ada hasil kesepakatan rapat dengan Polda. Titik akhir aksi adalah menuju Istana Negara.
Di barisan depan, aksi dipimpin oleh pasukan Garda Metal dari KSPI/FSPMI dengan seragam pakaian hitam dan penutup kepala berwana merah dan Brigade SPSI dengan seragam Biru Hitam yang merupakan barisan utama dalam aksi buruh tersebut.
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam aksi tersebut membuka dan menutup aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diisi dengan orasi dari Koordinator Lapangan sambil meneriakkan yel-yel.
Orasi Pimpinan Serikat Pekerja/Buruh
Orasi pembuka disampaikan oleh Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang menegaskan bahwa saat ini buruh berdiri di Istana Negara untuk berjuang karena masih banyak buruh yang upahnya masih di bawah UMP dan banyaknya kriminalisasi aktivis buruh. Dan dia mengatakan bahwa tidak benar jika ada yang berasumsi bahwa aksi ini untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi, aksi ini adalah murni perjuangan penuntutan hak-hak buruh.
Selanjutnya, Mudhofir yang merupakan Presiden dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyampaikan bahwa setelah 1 Mei 2015, aksi ini adalah gerakan aksi kedua yang dilakukan oleh 3 konfederasi terbesar di Indonesia. “Hampir 3 tahun kita berjalan sendiri-sendiri, dan sudah saatnya kita bersama untuk berjuang,” ujarnya dalam orasi. Menurutnya ekonomi Indonesia saat ini menurun, rupiah yang melemah, dan ini adalah peringatan bagi pemerintah akan adanya gelombang PHK. Dia menilai semua ini karena kondisi global yang juga menurun. “Ekonomi melemah dan daya beli masyarakat melemah. Sudah saatnya ada kebijakan pro buruh”, teriaknya.
Mudhofir juga menyoroti bahwa selama ini pengusaha telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, keringanan pajak dan lain-lain. “Sudah saatnya pemerintah sekarang membantu buruh dengan kenaikan upah 25% untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan membantu pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
Orasi terakhir disampaikan Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengatakan bahwa buruh yang tergabung dalam serikat pekerja terbesar kembali bergerak bersama untuk menyatakan kepada pemerintah bahwa kaum buruh akan terus melawan jika terus diperlakukan tidak adil. Dalam kondisi ekonomi sekarang yang memprihatinkan, dimana-mana pabrik mengancam dan mulai menutup pabrik sehingga buruh terancam PHK. 
“Kita meminta kepada Presiden Jokowi agar mengambil kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada kaum buruh untuk tidak menjadi korban PHK,” ujarnya.
Masuknya buruh-buruh dari Tiongkok yang tidak memiliki skill khusus yang sebenarnya bisa dilakukan oleh buruh Indonesia menjadi sorotan orasi Said Iqbal. Dia meminta pemerintah untuk tidak mempermudah masuknya buruh asing yang tidak memiliki skill masuk ke Indonesia.
Sebelum menutup orasinya, Said Iqbal mengintruksikan massa buruh untuk menunjuk Istana Negara sambil meneriakan “Tolak Pekerja Asing” dan meminta agar Presiden mendukung perjuangan buruh, serta teriakan “Gaji Naik”.
Penegasan tuntutan buruh yang merupakan poin penutup orasi Said Iqbal adalah :
  1. Turunkan harga barang
  2. Naikan upah buruh
  3. Stop penerimaan pekerja asing
  4. Beri perlindungan buruh dari ancaman PHK
Hasil Perundingan
Setelah selesai orasi, sekitar 20 orang yang merupakan perwakilan pengurus pusat serikat pekerja dari KSPSI, KSPI dan KSBSI melakukan perundingan dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menkopolhukam, Menaker dan Menkes dan Dirjen dari instansi pemerintah terkait. Pelaksanaan perundingan bertempat di di Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang letaknya tidak terlalu jauh dari Istana Negara.
Hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden KSPSI, Andi Ghani Nuawea diatas mobil komando menitik beratkan pada pembuatan tim bersama antara serikat buruh dengan pemerintah dalam merespon berbagai tuntutan dari buruh.
Menurut Andi Ghani, terkait tuntutan soal kenaikan upah, penolakan sistem outsourching, BPJS, TKA, dan lain sebainya akan dibuat tim untuk menyelesaikannya. “Kita sudah berjuang dengan maksimal dan kita sekarang tidak menunggu lagi dari pemerintah, karena sekarang kita telah masuk dalam.
Namun demikian, serikat buruh akan memberikan deadline waktu kepada pemerintah dan tim yang akan dibangun tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan buruh sampai dengan bulan November. “Jika hak terabaikan kita akan bergerak 5 kali lebih besar dari ini,” ujarnya.
Senada dengan Andi Ghani, Presiden KSBSI, Mudhofir dan Sekjend KSPI, Rusdi mengatakan bahwa perundingan hari ini belum dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh buruh. Namun juga mengapresiasi pembentukan tim tersebut yang melibatkan buruh secara langsung dalam membahas berbagai persoalan perburuhan. Mereka juga menekankan bahwa akan terus mengawal hasil dari tim itu nanti.
Siaran Pers
Usai pertemuan, para pimpinan dari KSPSI, KSPI dan KSBSI yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) merasa tidak puas dan kecewa terhadap hasil perundingan dengan Menkopolhukam, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kesetahan terkait dengan pembahasan 10 tuntutan buruh.
Sebagaimana disampaikan dalam siaran persnya, para pimpinan pengurus serikat pekerja pusat menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut lebih banyak penjelasan pemerintah terkait dengan kondisi ekonomi, tidak menghasilkan solusi untuk tuntutan teknis seperti kasus meninggalnya 27 Buruh PT Mandom Indonesia, Jaminan Pensiun, Outsourching dan Jaminan Kesehatan.
Oleh sebab itu, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan melihat apakah pemerintah akan mampu meningkatkan nilai rupiah, menahan gelombang PHK, meningkatkan daya beli, serta menghentikan masuknya pekerja asing unskill di Indonesia. Jika pemerintah tidak dapat melakukannya, maka GBI akan melakukan mogok nasional.
Secara umum, hasil aksi buruh 01 September 2015 ini, beberapa perwakilan buruh di hadapan massa buruh dan media pada sore hari tadi di depan Kantor Menkopolhukam, mengatakan bahwa akan dibentuk tim antara pemerintah dan buruh untuk menyelesaikan 10 tuntutan buruh dalam waktu satu bulan. Adapun 10 tuntutan buruh tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Turunkan harga barang pokok (sembako) dan harga BBM.
  2. Menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK.
  3. Tolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.
  4. Naikkan upah minimal 22% pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dengan menaikkan upah. Menolak keras RPP Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus & PDB serta Revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.
  5. Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS), bukan RP 300 ribu/bulan.
  6. Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes No. 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik diluar BPJS bisa digunakkan untuk COB.
  7. Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga.
  8. Angkat para pekerja outsourcing terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja oustourcing. Serta Permasalahan guru honor, yang tidak mempunyai hubungan yang jelas yang upahnya hanya sekitar 100 sampai 300 ribu.
  9. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK. Hentikan juga Kriminalisasi terhadap aktivis buruh, dimana banyak aktivis buruh yang dipenjarakan, satu sisi ketika perusahaan salah, dari pihak kepolisian lambat sekali menindaknya. Dan copot Menaker dari jabatannya karena tidak berbuat apapun dalam setiap kasus yang melibatkan buruh.
  10. Hapuskan perbudakan modern dengan mengesakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan kita mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa dan lebih memotivasi kita untuk terus menguatkan kesadaran berserikat demi memperjuangkan sendiri hak kita sebagai pekerja/buruh.
Informasi tentang Aksi Buruh Kepung Istana 01 September 2015 ini diambil dari beberapa sumber

Tinggalkan Balasan