Di dalam SK Gubernur Jabar no 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 10 (sepuluh) Kab/Kota tidak mengalami kenaikan Upah (UMK 2021=UMK 2020). Kabupaten kota tersebut adalah Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.

Atas Upaya perjuangan Serikat Pekerja yang ada di Tasikmalaya, pada tanggal 24 November 2020 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat Perubahan Rekomendasi dan mengusulkan adanya revisi kenaikan UMK di kota Tasikmalaya sebesar 3,33%.

Perjuangan selanjutnya adalah mengawal pembahasan rekomendasi di Dewan Pengupahan Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat.

Banyak pekerja/buruh yang belum mengetahui tentang bagaimana mekanisme penetapan upah, sehingga mengganggap ini hal yang rumit.

Inilah penjelasan sederhana bagaimanakah proses penetapan UMK oleh Gubernur :

  1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) membahas UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) & UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten)
  2. Hasil kesepakatan Depekab/Depeko tersebut menjadi dasar pertimbangan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan surat rekomendasi ke Gubernur
  3. Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), yang unsur dan komposisinya sama dengan Depekab/Depeko membahas surat Rekomendasi usulan Kabupaten/Kota
  4. Depeprov menghasilkan Berita Acara yang menjadi pertimbangan Gubernur dalam mengeluarkan Surat Keputusan.

Proses yang terjadi di Tasikmalaya maupun kabupaten/kota lain sangat menggambarkan peran Serikat Pekerja/Buruh begitu penting dalam mendorong kenaikan Upah. Sungguh naif apabila pekerja/buruh hanya berharap kenaikan upah, tanpa berserikat

SPKEP SPSI – TO BE THE WINNER

Ira Laila

Tinggalkan Balasan