Tanggapan terhadap beberapa hal mengenai SPSI Kota Tasikmalaya:


1. Dianggap Ilegal.

Payung hukum SPSI adalah UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 21 Tahun 2000, Surat Keputusan dari Induk Organisasi di atasnya (dengan urutan PUK – DPC – DPD – DPP) dan Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja. 


2. Tidak Penting

Anda akan menganggap SPSI tidak penting karena anda tidak tahu siapa yang mengupayakan kenaikan UMK tiap tahun?. Kenaikan UMK tiap tahun adalah salah satu upaya dari SPSI yang berjuang di Dewan Pengupahan Kota (Depeko) untuk seluruh Pekerja Kota Tasikmalaya melalui perdebatan hebat dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah. Sebagai informasi, Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tasikmalaya tahun 2015 adalah sebesar 1.472.000 (untuk pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun)

Walau anda tidak peduli terhadap Serikat Pekerja, tetapi ketika anda betul – betul menjadi korban, pasti anda mencari kambing hitam, tanpa pernah berperan aktif membangun pertahanan diri. 

Pertahanan diri pekerja yang utama adalah berserikat sesuai Aturan dan berafiliasi dengan Serikat Pekerja yang betul – betul memperjuangkan Hak Pekerja berdasarkan Hukum yang berlaku.



3. Terlalu banyak nuntut

Kalo ada yang menganggap SPSI terlalu banyak nuntut, silahkan baca UUD 1945, UU No 13 2003 dan UU No. 21 2000. Agar memahami kami menuntut atau ingin Aturan Ketenagakerjaan terlaksana dengan baik di seluruh perusahaan.

4. Mengorbankan Pekerja

Kami seluruh pengurus juga semuanya adalah pekerja murni seperti rekan – rekan semua. Tuntutan kami terhadap pengusaha insya Allah sangat mempertimbangkan kondisi perusahaan. Walau sebenarnya itu adalah bukan tuntutan. Akan tetapi mengingatkan perusahaan untuk tidak melanggar Aturan Ketenagakerjaan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Tapi kalau perusahaan tetap melakukan pelanggaran terhadap Aturan Ketenagakerjaan dan terindikasi melakukan upaya – upaya pemberangusan serikat pekerja (SPSI) dengan cara memutus hubungan kerja dan intimidasi lainnya, kami ( dari mulai PUK sampai ke tingkat Pusat) tidak akan tinggal diam. Semua yang kita jalankan dilindungi Hukum Ketenagakerjaan, maka penyelesaiannya akan kita tempuh sesuai dengan hukum Ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Antek Kapitalis

Tuduhan ini datang dari pihak-pihak yang mencoba mengkerdilkan SPSI. Berdasarkan Aturan, dalam ketenagakerjaan ada 3 (tiga) unsur yang masing-masing memiliki kepentingan. Sehingga dibuat regulasi untuk mengatur fungsi dan perannya masing-masing supaya dalam berbagai kepentingan masing-masing tersebut tercipta sebuah sinergi. Tanpa adanya komunikasi yang dibangun dengan ketiga unsur tersebut, sampai kapanpun sinergi ini tidak akan bisa dibangun. melalui sinergi inilah kita bangun kesadaran pengusaha dalam memenuhi hak pekerjanya serta optimalisasi fungsi dan peran pemerintah dalam memastikan terlaksananya aturan ketenagakerjaan di perusahaan. Bagaimana kita akan mampu mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing, tanpa terbangun sinergi dari ketiga unsur tripartit tersebut?.

Terakhir, kami pastikan bahwa DPC SPSI Kota Tasikmalaya adalah Serikat Pekerja yang tetap menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan Aturan Ketenagakerjaan yang ada. Apabila dalam pergerakan masih ada kekurangan atau kesalahan itu adalah hal yang lumrah/wajar, karena sebagai manusia tidak ada satupun yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Mari sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, tanpa harus saling memojokan antara sesama Serikat Pekerja. Mari kita Bangun Soliditas dan Solidaritas Pekerja.

Tinggalkan Balasan