Sebagai pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini,…
SelengkapnyaLembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk LKS Tripartit sehingga perlu didorong pembentukan LKS Tripartit serta mengoptimalkan peran LKS Tripartit yang sudah terbentuk. Berdasarkan pertimbangan…
Selengkapnya