Satu hak pekerja yang mayoritas tidak diperoleh oleh pekerja adalah bentuk pengakuan tertulis pihak perusahaan terhadap pekerja ketika terjadi hubungan kerja padahal ini merupakan sala satu hak normatif sekaligus pengakuan status pekerja secara hukum.
Sebagai bahan pengetahuan penting bagi pekerja, maka pada kesempatan ini, Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya mencoba menyampaikan Hubungan Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan.

Pasal 50 (Hubungan Kerja)

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Pasal 54 (Perjanjian Kerja Tertulis) 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangn¬≠ya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 
Pasal 59 (Ketentuan Kontrak) 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 63 (Perjanjian Kerja Lisan) 

1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. 
2. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat keterangan: 
a. nama dan alamat pekerja/buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan 
d. besarnya upah.
Silahkan dicek di unit kerjanya masing – masing. Apakah bentuk Hubungan Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan sudah efektif berjalan atau belum?

Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui 08970020050

Tinggalkan Balasan