Renungan bagi Pekerja/Buruh dalam menentukan pilihan menjelang perhelatan Pilkada Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nanti.
Regulasi Perlindungan Pekerja yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah
Sampai dengan saat ini regulasi perlindungan pekerja dari Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya masih belum bisa dirasakan secara optimal oleh pekerja. Padahal berbagai regulasi telah mengatur fungsi dan peran pemerintah secara umum maupun secara khusus.
Pasal 102 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Pasal 134 UU No. 13 Tahun 2003
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Peraturan Bersama Menakertrans Dan Mendagri Nomor Per.O4/Men/II/2010 dan nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Pasal 4
  1. Dalam hal di Kabupaten/Kota telah terbentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota meningkatkan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota dalam memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
  2. Peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
  • Mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  • Memfasilitasi kegiatan;
  • Meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;
  • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
  • Menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD.

Pasal 8

  1. Pendanaan pembentukan, peningkatan peran, dan pelaporan LKS Tripartit di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
  1. Walikota yang merupakan Ketua LKS Tripartit untuk menentukan kebijakan dan anggaran dalam ketenagakerjaan serta memfasilitasi komunikasi antara kepentingan pengusaha dan pekerja
  2. Wakil Walikota yang merupakan Ketua Pokja RANHAM yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan hak-hak normatif pekerja yang juga masih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM)
  3. Dinas Tenaga Kerja melalui fungsi pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  4. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya yang salah satu bidang garapannya adalah Ketenagakerjaan

Kemana peran beliau-beliau?. Apakah tidak faham, atau belum terbangun kepedulian nyatanya terhadap Pekerja/Buruh?

Hak-Hak Pekerja yang harus dipenuhi perusahaan dan dipastikan oleh pemerintah
Silahkan dicermati di perusahaannya masing-masing, inilah permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang masih luput dari kepedulian Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya
  1. Mendapatkan Perjanjian Kerja asli sebagai pengakuan hukum pekerja atas Hubungan Kerja yang terjadi (Pasal 54 dan Pasal 63 UU No 13 Tahun 2003)
  2. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak yang bertentangan dengan aturan PKWT (Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003)
  3. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Pasal 108 – Pasal 115 dan Pasal 116 – Pasal 135 UU No. 13 Tahun 2003)
  4. Pengupahan yang belum memenuhi kelayakan berdasarkan Ketentuan UMK (Pasal 88, Pasal 93 dan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003)
  5. Waktu kerja yang melebihi 40 jam dalam seminggu sesuai Ketentuan Waktu Kerja (Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003)
  6. Masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan Hak Lembur sesuai Ketentuan Upah Lembur ketika dipekerjakan melebihi 40 jam dalam seminggu ( Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 )
  7. Masih banyak pekerja yang belum mendapatkan hak Jaminan Sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ( Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2004)
  8. Masih banyak perusahaan yang tidak memberikan Hak Cuti bagi pekerjanya (Pasal 79 , Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 13 Tahun 2003)
  9. Masih banyak perusahaan yang menghalang-halangi upaya pekerja dalam Membentuk Serikat Pekerja di perusahaannya masing-masing ( Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No 21 Tahun 2000)
  10. Alasan PHK dan Besaran Pesangon yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 UU No 13 Tahun 2003, kecuali Pasal 158 dan Pasal 164 ayat 3)
Semoga renungan tentang Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah ini bermanfaat bagi seluruh pekerja agar bisa berperan serta dalam melahirkan unsur pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap kondisi permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan