Akhir – akhir ini, kita para pekerja terus dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Secara bertubi-tubi banyak hal yang semakin merugikan para pekerja, baik dalam hal regulasi apalagi dalam pelaksanaannya. Dan yang paling menonjol untuk saat ini Pekerja Dihantui Covid-19 Dan Omnibus Law.

Di tengah berbagai aksi para pekerja dalam upaya menolak RUU Omnibus Law, Segala perjuangan harus terhenti akibat munculnya wabah Novel Coronavirus 19 (Covid-19).

Sebagaimana permasalahan yang sebelumnya terjadi terhadap para pekerja, kepastian perlindungan terhadap pekerja masih sangat lemah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik untuk pencegahan maupun untuk pengupahan jika diliburkan

Salus Populis Suprema Lex Esto

“Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi”

Dalam permasalahan penyebaran wabah Covid-19 yang makin tidak terbendung, Pekerja tidak bisa menjalankan Anjuran Pemerintah yang utama yaitu Diam Di Rumah karena masih harus tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pekerja.

Kekuatan hukum yang dikeluarkan pemerintah hanya Surat Edaran, itupun hanya anjuran pencegahan, bukan antisipasi, serta dispensisasi saat Pekerja sudah terpapar Covid-19 dengan konpensasi yang juga tidak proporsional.

Kemenaker hanya menerbitkan Surat Edaran No.M/1/HK.04/II/2020 tertangal 21 Februari 2020 yang intinya mengatur 3 hal.

  • Pertama, melarang dan menghentikan sementara penggunaan TKA yang di datangkan dari China.
  • Kedua, bagi TKA yang bekerja pada pekerjaan yang bersifat sementara dan masih tinggal di Indonesia tetap dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.
  • Ketiga, aturan ini berlaku sampai 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, M Iswandi Hari, sebelumnya juga menerbitkan Surat Edaran bernomor B.5/51/AS.0202/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020.

Surat Edaran itu mengimbau seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan pimpinan perusahaan untuk waspada penyebaran penyakit pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya pada pekerja.

Untuk pimpinan perusahaan, SE Dirjen Pengawasan ini mengimbau 4 hal.

  • Pertama, melaksanakan Permenakertrans No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan Permenakertrans No.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari Penerapan Syarat-Syarat K3.
  • Kedua, melakukan upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan kerja, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan.
  • Ketiga, memberikan informasi kepada pekerja tentang kasus pneumonia berat.
  • Keempat, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyebaran pneumonia berat di lokasi kerja.

Padahal Pasal 14 huruf c UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan alat-alat kelengkapan Keselamatan tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, mendesak pemerintah serius melindungi buruh di tengah pandemik Covid-19. SE Menaker ini layak dicabut karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dalam melindungi buruh/pekerja dalam hal keselamatan kerja dan pengupahan.

LBH Jakarta menuntut dua hal.

  • Pertama, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang tegas dan mengikat untuk mencegah penularan Covid-19 sekaligus melindungi buruh.
  • Kedua, pemerintah harus serius dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan K3 dan pengupahan.

Khusus untuk Pekerja yang sudah terpapar, Penting untuk diketahui dan disampaikan kepada yang berkepentingan khususnya kepada korban/keluarganya.

Bahwa petugas kesehatan/pegawai di RS/faskes apabila terkena Covid-19 sama halnya kuman lainnya (infeksi nosokomial), maka masuk Kategori Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja sehingga berhak atas kompensasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai regulasi.

Dr. Sudi Astono, MS
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementrian Tenaga Kerja.
  • PNS/ASN (Program JKK dari Taspen sesuai PP 70/2015),
  • Tentara/Anggota POLRI (Program JKK dari ASABRI)
  • Pegawai Swasta/Pekerja (Program JKK dari BPJSTK)
  • Dan jika belum menjadi peserta maka WAJIB dibayar oleh pemberi kerja (sesuai PP 44/2015 dan perubahannya PP 82/2019).
  • Seluruh biaya pengobatan dan perawatan harus ditanggung sesuai kebutuhan medis,
  • Apabila sembuh dengan cacat, maka berhak atas kompensasi cacat (% cacat X 80 gaji/bulan),
  • Apabila meninggal berhak atas kompensasi santunan kematian sebesar 60% x 80 gaji/bulan plus tunjangan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa sampai perguruan tinggi untuk 2 anak yang ditinggalkan

Semoga para Pekerja yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional senantiasa mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa terutama dijauhkan dari Hantu Covid-19 Dan Omnibus Law

#AtasiVirusCabutOmnibus

Tinggalkan Balasan