Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk LKS Tripartit sehingga perlu didorong pembentukan LKS Tripartit serta mengoptimalkan peran LKS Tripartit yang sudah terbentuk.
Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkanlah Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri No. 04/Men/II/2010 dan No. 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota

Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi, yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Provinsi, adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah provinsi.
2. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Peningkatan peran Lembaga Kerja Sama LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kota Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan LKS Tripartit
Pasal 2
(1) Gubernur membentuk LKS Tripartit Provinsi.
(2) Bupati/Walikota membentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
(3) Pembentukan LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Peran LKS Tripartit 
Pasal 3
(1) Dalam hal di Provinsi telah terbentuk LKS Tripartit Provinsi, Gubernur meningkatkan peran LKS Tripartit Provinsi dalam memberikan saran, pertimbangan dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
(2) Peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
a. Mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
b. Memfasilitasi kegiatan;
c. Meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;
d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
e. Menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD.
Pasal 4
(1) Dalam hal di Kabupaten/Kota telah terbentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota meningkatkan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota dalam memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
(2) Peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
a. Mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
b. Memfasilitasi kegiatan;
c. Meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;
d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
e. Menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD.

Pembinaan 
Pasal 5
(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah melakukan pembinaan umum atas pembentukan LKS Tripartit Provinsi.
(2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendorong Gubernur membentuk LKS Tripartit Provinsi.
(3) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama Tripartit melakukan pembinaan teknis terhadap LKS Tripartit Provinsi.
(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
a. Memberikan bimbingan konsultasi pembentukan LKS Tripartit Prioinsi;
b. Memberdayakan kelembagaan; dan
c. Meningkatkan kapasitas SDM anggota.
(5) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan :
a. Mendorong pembentukan LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
b. Memberikan bimbingan dan konsultasi pembentukan LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
c. Memberdayakan kelembagaan; dan
d. Meningkatkan kapasitas SDM anggota.

Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 6
(1) Bupati/Walikota melaporkan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap (enam) bulan sekali.
(2) Gubernur melakukan pemantauan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4) Gubernur melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah.

Pasal 7
(1) Gubernur melaporkan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit di lingkungan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah di lingkungan Kementeri Dalam Negeri melakukan pemantauan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerjasama tripartit di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4) Hasil evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai bahan peningkatan kinerja LKS Tripartit secara nasional.

Pendanaan
Pasal 8
(1) Pendanaan pembentukan, peningkatan peran, dan pelaporan LKS Tripartit di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
(2) Pendanaan pembentukan, peningkatan peran LKS Tripartit di Provinsi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LKS Tripartit di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi.
(3) Pendanaan pelaksanaan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit di Provinsi dibebankan kepada anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan anggaran Kementerian Dalam Negeri sesuai bidang tugas masing-masing.

Ketentuan Penutup 
Pasal 9
Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mudah-mudahan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri No. 04/Men/II/2010 dan No. 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya

2 Thoughts to “Pembentukan Dan Peningkatan Peran LKS Tripartit”

  1. Hallo ka, mau tanya ni ka judul buku yg berbicara mengenai tripartit itu judulnya apa ya ka ? Mksh ka, mohon bantuannya

  2. Hallo ka, mau tanya ni ka judul buku yg berbicara mengenai tripartit itu judulnya apa ya ka ? Mksh ka, mohon bantuannya

Tinggalkan Balasan