Dalam hubungan Industrial, terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha, sangat dipengaruhi Peran dan Fungsi Pemerintah dari mulai membuat regulasi, memastikan pelaksanaan dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 102 UU Ketenagakerjaan ayat 1:
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Untuk memahami bagaimana peran dan fungsi Pemerintah ini berjalan, pada kesempatan ini Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya mencoba menyampaikan dasar hukum yang membahas tentang Pengawasan Dan Penyidikan Ketenagakerjaan yang bersumber dari UU No. 13 Tahun 2003.

Pengawasan

Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 
Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 178
(1)  Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 
(2)  Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 179
(1)  Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. 
(2)  Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Pasal 181
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tu gasnya sebagai – mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib :
a.  merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
b.  tidak menyalahgunakan kewenangannya.
pengawas ketenagakerjaannya harus ada yang ngawasin juga

Penyidikan
Pasal 182
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenaga- kerjaan; 
b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 
d.melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e.melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan 
g.menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bid ang ketenagakerjaan.
(3)   Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Hal – Hal Yang Harus Dilaporkan Perusahaan Kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dan Dasar Hukumnya
  1. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (UU No 7 Tahun 1981)
  2. Daftar Upah/Gaji Karyawan Untuk 3 (tiga) Bulan Terakhir (Permen No 06/MEN/1990)
  3. Bukti Upah Lembur Karyawan untuk 3 (tiga) Bulan Terakhir (Kepmen No 72/MEN/1984)
  4. Bukti Pembayaran Iuran Program Jamsostek Bulan Terakhir (UU No 3 Tahun 1992 jo PP No 14 Tahun 1993)
  5. Peraturan Perusahaan (Permen No 02/MEN/1978)
  6. Surat Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) )UU No 3 Tahun 1958)
  7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 
  8. Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing
  9. Daftar Keluarga Karyawan
  10. Daftar Absensi dan Cuti Tahunan Karyawan (PP No 21 Tahun 1954)
  11. Akta Pendirian Perusahaan/SIUP (Surat Keterangan Domisili) 
  12. Struktur Organisasi Perusahaan
  13. Surat Izin Kerja Malam Wanita (Stbl No 647/1925Jo Stbl No 82 /1948; Jo SK Dirjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja No 558 / DD.II / 72-8 / DPWPT / 72 Tanggal 17 Mei 1972)
  14. Surat Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat/Ijin Kerja Lembur (UU No 1 Tahun 1951 Jo PP No 4/1951, Jo Kepmen No 608/MEN/1989)
  15. Bukti Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (Secara Awal maupun Berkala) (UU No 1 Tahun 1970 Jo Permen No 2/MEN/1980)
  16. Buku Akte Pengawasan Ketenagakerjaan (Permen No 03/MEN/1984)
  17. Ijin Penggunaan, Pemakaian Bejana Tekan (compressor), Ketel Uap, Pesawat Angkat/Angkut, Instalasi Penyalur Petir serta Peralatan Lainnya yang Berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (UU No 1 Tahun 1970)
  18. Surat Pengesahan Gambar Instalasi Listrik dari Kantor Depnaker (UU No 1 Tahun 1970 Jo Permen No 04/Men/1988)
  19. SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (P2K3) (UU No 1 Tahun 1970 jo Permen No 04/MEN/1987)
  20. SK Pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan (UU No 21 Tahun 2000)
Bagi pekerja yang membutuhkan Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya silahkan kirim sms ke 08970020050  – 085222967769

Tinggalkan Balasan