Perlu kita pahami dan kita sadari bahwa kita sebagai kaum buruh/pekerja pada dasarnya memiliki perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan. Yang mana perlindungan hukum ini berlaku terhadap semua pekerja (baik pekerja/buruh tetap, pekerja/buruh kontrak ataupun pekerja/buruh harian lepas) tanpa membeda-bedakan status. Peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk melindungi hak – hak normatif dari pekerja. 

Namun sangat disayangkan, kontrolling terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini sangatlah lemah, bahkan di beberapa perusahaan seolah – olah tidak berlaku. Sehingga hak – hak normatif kaum buruh/pekerja sangat susah terealisir secara menyeluruh. Di beberapa perusahaan banyak pekerja yang belum mendapatkan haknya sebagai pekerja baik itu Upah layak sesuai UMK, Upah Lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Uang Pesangon dan lain – lain. Ini berarti masih ada perlakuan diskriminatif oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh. padahal apapun statusnya, setiap pekerja tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan tidak tergantung status hubungan kerja atau jenis kelaminnya.
Dalam mengidentifikasi buruh/pekerja, pengusaha hendaknya memandang kaum buruh/pekerja sebagai mitra yang sejajar, kaum buruh/pekerja bukan hanya orang upahan yang bisa diangkat dan diberhentikan sesuka hati, melainkan mitra yang sejajar bagi pengusaha dalam hal kemajuan produksi. Apabila pengusaha menganggap buruh sebagai mitranya, maka dia tentunya akan lebih menghormati dan menghargai hak-hak kaum buruh/pekerja. Apabila kaum buruh/pekerja merasa dirinya sebagai mitra dan dia ikut bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya perusahaan, maka dia akan selalu berusaha sebaik mungkin dalam memajukan perusahaan tempat dia bekerja. Sebuah sense of belonging dan sense of responsibility akan tertanam dalam fikiran kaum buruh/pekerja, dan ini akan meningkatkan semangat dan motivasi bekerja. Apabila sudah demikian, jika perusahaan bertambah maju, maka pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan, dan kaum buruh/pekerja juga merasakan keuntungan tersebut. Hubungan kedua belah pihak akan saling menguntungkan.
Sangatlah besar harapan kita terhadap Penguasa sebagai Pengawas pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan tetap menjaga netralitasnya agar semuanya bisa berjalan sesuai harapan kaum buruh/Pekerja maupun sehatnya iklim investasi.
Di samping harapan kita terhadap penguasa/pemerintah, sudah saatnya juga kita merubah nasib kita sendiri dengan membangun kesadaran kawan-kawan pekerja/buruh untuk segera merapatkan barisan, bangun dan kuatkan solidaritas dan soliditas dengan sesama pekerja, jangan ragu dan takut untuk berkumpul/bergabung/untuk membangun Serikat Pekerja, afiliasikan/gabungkan Serikat Pekerja dengan Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja agar lebih memiliki ketahanan yang kuat Demi tercapainya perjuangan kaum buruh/pekerja dalam menciptakan kehidupan yang layak dan berkeadilan bagi pekerja dan keluarganya. .
Proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan selama ini dilakukan melalui upaya atau pendekatan persuasif-edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Dalam tahapan awal, pemerintah memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh agar bisa menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan.
Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan bersifat independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang mempunyai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan baik di lingkungan pemerintah pusat, maupun di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  • merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
  • tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pengawas ketenagakerjaan selain bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  berwenang:
  • melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan;
  • melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
  • menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Dapatkan selalu layanan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui kontak 085222967769 Pin BBM 57476C5D

Tinggalkan Balasan