Pasal Tambahan di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni  Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, dan Pasal 1D dengan point point sebagai berikut:

  • Kewajiban Pengusaha Mendaftarkan Diri dan Tenaga kerjanya dalam Program jamsostek kepada Badan Penyelenggara (Pasal 1A ayat 1)
  • Apabila Pengusaha telah nyata – nyata lalai tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, maka tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jamsostek kepada Badan Penyelenggara (Pasal 1A ayat 2)
  • Tenaga kerja  sebagaimana dimaksud adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan  ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja.(Pasal 1B ayat 1)
  • Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud dilakukan  setelah tenaga kerja  yang bersangkutan  melaporkan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Badan penyelenggara setempat,  bahwa  dirinya  belum diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.(Pasal 1B ayat 2)
  • Pendaftaran sebagaimana dimaksud, tenaga kerja harus mengisi formulir yang disediakan oleh  Badan Penyelenggara dengan melampirkan:
  1. bukti diri sebagai tenaga kerja/karyawan aktif pada perusahaan;
  2. perjanjian kerja atau Surat Keputusan pengangkatan;
  3. kartu tanda penduduk; dan
  4. kartu keluarga.

(Pasal 1C ayat 1)

  • Badan Penyelenggara  setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud, paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus melakukan  verifikasi data kepada perusahaan tempat tenaga kerja bekerja.(Pasal 1C ayat 2)
  • Tenaga kerja yang telah menyampaikan formulir pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1B dan Pasal 1C, Badan Penyelenggara menerbitkan bukti kepesertaan program jaminan sosial  tenaga kerja  setelah pengusaha membayar iuran secara lunas bagi tenaga kerja yang bersangkutan.(Pasal 1D)

Perubahan beberapa point dalam Pasal 27 yaitu :

  1. Batasan pada pasal 27 ayat 3 point d dihapuskan (d.Rawat inap minimum 3 hari dan maksimum 5 hari)
  2. Biaya  persalinan  normal ditetapkan menjadi paling banyak  sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perubahan beberapa point dalam pasal 29 yaitu :

1. Penggantian biaya pelayanan khusus diberikan  kepada  tenaga kerja sesuai standar yang ditetapkan dan atas indikasi medis dengan pengaturan sebagai berikut:

  • tenaga kerja yang mendapat resep kacamata dari dokter spesialis mata dapat memperoleh kacamata di optik dengan ketentuan:
  1. biaya untuk  frame  dan lensa sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  2. penggantian lensa 2 (dua) tahun sekali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  3. penggantian  frame   3 (tiga) tahun sekali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  • tenaga kerja yang memerlukan  prothese  mata dapat diberikan atas anjuran dokter spesialis mata dan diambil di rumah sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan, dengan biaya penggantian  paling banyak sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  • tenaga  kerja  yang memerlukan  prothese  gigi dapat diberikan pelayanan di balai pengobatan  gigi, klinik  gigi  atau praktek dokter gigi  dengan  paling banyak  biaya  sebesar  Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  prothese  gigi yang diberikan adalah jenis lepasan (removable) dengan bahan acrylic dengan ketentuan per rahang:
  1. gigi pertama sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  2. gigi kedua dan seterusnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

2. Tenaga  kerja  yang  memerlukan prothese  kaki  dan prothese  tangan  dapat diberikan  atas anjuran  dokter spesialis di rumah sakit, dengan ketentuan:

  • prothese tangan dengan penggantian biaya  paling banyak sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  • prothese kaki dengan penggantian biaya  paling banyak  sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  • tenaga kerja yang memerlukan alat bantu dengar diberikan biaya paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Perubahan beberapa point pada pasal 34 yaitu :

  1. Penghapusan batasan waktu pada ayat (3)Jumlah hari perawatan ICU/ICCU sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2) maksimum 20 (dua puluh) hari.
  2. Penyederhanaan/perubahan ayat 4 menjadi ayat 3 dan disederhanakan menjadi Standar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelas dua pada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit lainnya dengan tarif yang  setara dengan rumah sakit pemerintah.

Pasal Tambahan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni  Pasal 34A yaitu :

Pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis dan kritis (critical illness)diberikan atas anjuran dokter spesialis di unit pelayanan khusus atau di rumah sakit dengan pengaturan sebagai berikut:

  1. tindakan hemodialisa ditanggung  paling banyak  sebesar  Rp.700.000,00 (tujuh  ratus ribu rupiah) per kasus kunjungan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu di  Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk Badan Penyelenggara;
  2. tindakan operasi jantung ditanggung  paling banyak  sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per kasus per tahun;
  3. pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit kanker ditanggung  paling banyak sebesar  Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per kasus per tahun;
  4. biaya transplantasi organ tubuh ginjal, hati atau sumsum tulang belakang ditanggung  paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupah) per kasus per tahun;  dan
  5. pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit HIV/AIDS  ditanggung  paling banyak sebesar  Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kasus per tahun.

Perubahan pada pasal 39 menjadi :

Dalam  pelaksanaan penilaian kerja sejawat dilakukan bersama-sama antara Badan Penyelenggara dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan  dengan dokter ahli atau direktur medik di rumah sakit, terutama bila terjadi keluhan pasien atas tindakan dokter kepada pasien.

Ketentuan Pasal 41  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal-hal yang tidak ditanggung dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara:

  • pelayanan:
  1. pelayanan kesehatan diluar pelaksana pelayanan  kesehatan  yang ditunjuk;
  2. penyakit atau cidera yang diakibatkan karena hubungan kerja dan karena kesengajaan;
  3. penyakit yang diakibatkan oleh alkohol,  narkotik  dan penyakit kelamin;
  4. perawatan kosmetik untuk kecantikan;
  5. pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan;
  6. pemeriksaan kesehatan umum/berkala.
  • obat-obatan:
  1. obat-obatan kosmetik untuk kecantikan;
  2. semua obat/vitamin yang tida k ada kaitannya dengan penyakit;
  3. obat-obatan  berupa makanan antara lain susu untuk bayi;
  4. obat-obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
  5. obat-obatan  untuk kesuburan termasuk bayi tabung.
  • alat-alat perawatan  kesehatan antara lain termometer dan eskap;
  • biaya  pengangkutan  untuk memperoleh pelayanan  kesehatan  dan pengurusan administrasi.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pengusaha yang telah mengusahakan sendiri pelayanan kesehatan bagi tenaga kerjanya, diwajibkan melaporkan kepada  instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  setempat dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara setempat.
  • Laporan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilakukan secara triwulan yang memuat:
  1. pelayanan yang diberikan;
  2. tertanggung yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan;
  3. jenis dan jumlah  pelaksana pelayanan kesehatan; dan
  4. jumlah tenaga kerja dan keluarganya yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peningkatan manfaat jaminan dan perluasan cakupan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34A dan Pasal 41, ditetapkan  dengan Peraturan  Menteri.

Tinggalkan Balasan