KSPSI Pro Perubahan

PRESS RELEASE
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) PRO PERUBAHAN

UNRASNAS TANGGAL 17 OKTOBER 2013

SAMPAIKAN PETISI KAUM PEKERJA/BURUH INDONESIA

DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN RI DAN MENNAKERTRANS RI

UNRASNAS TGL. 17 – 10 – 2013 diikuti 35.000 orang perwakilan anggota KSPSI yang dilakukan di 5 (lima) Propinsi di Indonesia yang memiliki kawasan industri yaitu propinsi : DKI Jakarta, JABAR, Banten, JATIM dan KEPRI, yaitu :

  1. Propinsi DKI Jakarta, JABAR dan Banten di Istana Negara dan Kantor Kementrian Tenaga Kerja RI diikuti massa aksi 20.000 orang perwakilan anggota KSPSI dari seluruh propinsi DKI Jakarta, JABAR dan Banten
  2. Propinsi JATIM dilakukan di Kantor Gubernur JATIM diikuti massa 10.000 orang perwakilan anggota KSPSI dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di JATIM
  3. Propinsi KEPRIdilakukan di Kota Batam diikuti massa 5.000 orang perwakilan anggota KSPSI dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di KEPRI 

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA

A. Upah Minimum

  1. Bahwa Pemerintah atau Negara harus bertanggungjawab untuk menetapkan kebijakan agar kaum pekerja/buruh mendapatkan kehidupan ADIL, Sejahtera dan BERMARTABAT
  2. Bahwa parameter kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan dalam Permennakertrans RI No.13/2012 hanya mengatur 60 parameter KHL, dengan demikian kehidupan kaum pekerja/buruh baru sebatas layak secara fisik, tapi belum LAYAK SECARA SOSIAL, karena ada 26 (duapuluh enam) item parameter KHL, agar pekerja/buruh hidup LAYAK SECARA SOSIAL belum masuk, maka kami meminta Permennakertrans RI No. 13/2012 DIREVISI
  3. Bahwa telah terjadi diskriminasi pelaksanaan Upah Minimum akibat dari pemerintah belum keluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagaimana amanat Pasal 97 UU No. 13/2003, karena pelaksanaan upah bagi pekerja yang masa kerja di atas 1 (satu) tahun dan sudah berkeluarga disamakan dengan pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun.
  4. Bahwa Inpres No. 9/2013 belum mampu menjawab permasalahan upah bagi pekerja/buruh Indonesia, dan bahkan INPRES tersebut telah mengekang hak kaum pekerja/buruh Indonesia untuk HIDUP YANG LAYAK SECARA FISIK DAN SOSIAL.

B. Hubungan Kerja

  1. Bahwa buruknya kondisi hubungan kerja di Indonesia yang menyebabkan kehidupan kaum buruh Indonesia tidak ada kepastian status pekerjaan disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan outsorching yang melanggar di luar 5 (lima) jenis pekerjaan sesuai Permennakertrans RI No. 19/2012 yang berlaku efektif tanggal 14 Nopember 2013.
  2. Bahwa Kondisi ini semakin diperparah oleh pelanggaran yang sangat massip dilakukan oleh perusahaan BUMN dan BUMD yang melaksanakan pekerjaan outsorching yang sangat buruk yaitu pekerja outsorching di BUMN dan BUMD dipekerjakan dengan upah yang rendah di bawah ketentuan pemerintah (Upah Minimum) dan tanpa JAMSOSTEK.

C. Jaminan Sosial
Bahwa JAMSOSTEK belum mencakup jaminan sosial yang menyeluruh (universal coverage) bagi kehidupan pekerja sebagai rakyat Indonesia, maka pelaksanaan BPJS 1 (BPJS Kesehatan) harus mencakup jaminan sosial yang menyeluruh (universal coverage) bagi seluruh rakyat termasuk pekerja sebagai rakyat Indonesia, agar dijalankan pada 1 Januari 2014.

Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050 Pin BB 73c9eab7.

Tinggalkan Balasan