Kontroversi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya UU SJSN tahun 2004 dan terakhir UU BPJS tahun 2011. Banyak pihak mendukung adanya reformasi jaminan sosial yang menginginkan pengelolaan jaminan sosial tidak lagi oleh BUMN, tapi oleh sebuah badan hukum publik, atau wali amanah.
Pada kenyataannya reformasi Jaminan sosial adalah agenda yang diarahkan oleh lembaga internasional semacam ADB yaitu lewat program reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini OJK (otoritas jasa keuangan) juga merupakan tindak lanjut agenda tersebut selain SJSN dan BPJS. Harapan masyarakatIndonesia terhadap perubahan yang lebih baik dalam sistem jaminan sosial, sepertinya hanya akan menjadi mimpi belaka. Mengingat isi dan ruh dari SJSN dan BPJS adalah mengalihkan tanggungjawab negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya (seperti amanat UUD 1945) menjadi kewajiban setiap orang/warga negara untuk menjadi peserta jaminan sosial yang harus membayar iuran.
Dibawah ini poin-poin penting UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS :
  1. BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

  2. BPJS berbentuk Badan Hukum Publik
  3. BPJS bertanggung-jawab langsung kepada Presiden
  4. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja, mengenakan sanksi administrasi kepada Peserta dan pemberi kerja.
  5. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.
  6. Sanksi adminstratif yang dapat dilakukan oleh BPJS: teguran tertulis dan denda.
  7. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS.
  8. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
  9. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
  10. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
  11. Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
  12. Jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar.
  13. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.
  14. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT. Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
  15. Paling lambat tanggal 1 Juli 2015 PT. Jamsostek (Persero) mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian bagi peserta, tidak termasuk peserta yang dikelola PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).
  16. PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun paling lambat tahun 2029.
  17. PT. TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun darim PT. TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
  18. Peraturan Pelaksanaan dari UU BPJS ditetapkan paling lama 1 tahun untuk BPJS Kesehatan dan paling lama 2 tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian gambaran hal umum Sistem Jaminan Sosial menurut UU BPJS. Mudah – mudahan bisa memberikan Jaminan Sosial yang lebih baik bagi Pekerja 
Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 085222967769

Tinggalkan Balasan