Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) adalah hal yang paling penting buat seluruh pekerja karena merupakan jaring pengaman sistem pengupahan untuk pekerja. UMK ini ditetapkan untuk pekerja lajang yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, sementara bagi yang sudah berkeluarga dan atau masa kerjanya melebihi satu tahun Upah yang harus diterimanya tentu melebihi besaran UMK tersebut. Untuk meraih hal tersebut, perlu perjuangan pekerja sendiri di tingkat perusahaan melalui Serikat Pekerja di perusahaannya masing-masing.
Berikut urutan daftar lengkap UMK 2015 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat sesuai dengan keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 (diurut berdasarkan besaran nilai UMK Tahun 2015) :
1. Kabupaten Karawang Rp 2.957.450 (naik Rp 510.000 atau 20,84 persen dari 2014 Rp 2.447.450)
2. Kota Bekasi Rp 2.954.031 (naik Rp 512.077 atau 20,97 persen dari 2014 Rp 2.441.954)
3. Kabupaten Bekasi (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445)
UMK : 2.840.000 
Kel 1 : 3.266.000 
Kel 2 : 3.124.000 
Kel 3 : 2.896.800 
UMK Rumah Sakit : 2.466.696 
Dengan KHL : 2.466.696
4. Kota Bogor Rp 2.658.155 (naik Rp 305.805 atau 13 persen dari 2014 Rp 2.352.350)
5. Kabupaten Purwakarta Rp 2.600.000 (naik Rp 500.000 atau 23,81 persen dari 2014 Rp 2.100.000)
6. Kota Depok Rp 2.705.000 (naik Rp 308.000 atau 12,85 persen dari 2014 Rp 2.397.000)
7. Kabupaten Bogor Rp 2.590.000 (naik Rp 347.760 atau 15,51 persen dari 2014 Rp 2.242.240)
8. Kota Bandung Rp 2.310.000 (naik Rp 310.000 atau 15,5 persen dari 2014 Rp 2.000.000)
9. Kabupaten Bandung Barat Rp 2.004.637 (naik Rp 266.161 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.738.476) 
10. Kota Cimahi Rp 2.001.200 (naik Rp 265.727 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
11. Kabupaten Sumedang Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
12. Kabupaten Bandung Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
13. Kab Sukabumi Rp 1.940.000 (naik Rp 374.078 atau 23,89 persen dari 2014 Rp 1.565.922)
14. Kabupaten Subang Rp 1.900.000 (naik Rp 322.041 atau 20,41 persen dari 2014 Rp 1.577.959)
15. Kab Cianjur Rp 1.600.000 (naik Rp 100.000 atau 6,67 persen dari 2014 Rp 1.500.000)
16. Kota Sukabumi Rp 1.572.000 (naik Rp 222.000 atau 16,44 persen dari 2014 Rp 1.350.000)
17. Kab Indramayu Rp 1.465.000 (naik Rp 188.680 atau 14,78 persen dari 2014 Rp 1.276.320)
18. Kota Tasikmalaya Rp 1.450.000 (naik Rp 213.000 atau 17,22 persen dari 2014 Rp 1.237.000)
19. Kab Tasikmalaya Rp 1.435.000 (naik Rp 155.671 atau 12,17 persen dari 2014 Rp 1.279.329)
20. Kota Cirebon Rp 1.415.000 (naik Rp 188.500 atau 15,37 persen dari 2014 Rp 1.226.500)
21. Kab Cirebon Rp 1.400.000 (naik Rp 187.250 atau 15,44 persen dari 2014 Rp 1.212.750)
22. Kab Garut Rp 1.250.000 (naik Rp 165.000 atau 15,21 persen dari 2014 Rp 1.085.000)
23. Kab Majalengka Rp 1.245.000 (naik Rp 245.000 atau 24,5 persen dari 2014 Rp 1.000.000)
24. Kab Kuningan Rp 1.206.000 (naik Rp 204.000 atau 20,36 persen dari 2014 Rp 1.002.000)
25. Kota Banjar Rp 1.168.000 (naik Rp 143.000 atau 13,95 persen dari 2014 Rp 1.025.000)
26. Kab Pangandaran Rp 1.165.000 (naik Rp 124.074 atau 11,92 persen dari 2014 Rp 1.040.928)
27. Kab Ciamis Rp 1.131.862 (naik Rp 90.934 atau 8,74 persen dari 2014 Rp 1.040.928)
Sementara apabila memperhatikan besaran kenaikan dari UMK 2014, kenaikan UMK terbesar adalah 
Kabupaten Sukabumi dengan nilai kenaikan Rp.374.078 atau 23,89 %, sementara kenaikan UMK paling kecil adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai kenaikan Rp. 100.000 atau 6,67%.
Ketika melihat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat ini dari sisi kepuasan, sudah barang tentu sebagai pekerja, kita sangat merasa tidak puas. Apalagi kenaikan UMK ini diikuti oleh kenaikan harga BBM sekitar 30% yang sama sekali tidak dijadikan salah satu acuan dalam kenaikan UMK, sudah barang tentu semua perjuangan pekerja untuk meraih upah yang layak secara sosial ini masih jauh dari harapan.
Hal terpenting yang sangat sering terlupakan dari kita selaku pekerja adalah masih banyaknya pekerja yang belum memiliki kesadaran akan hak-haknya, masih banyak juga pekerja yang hanya ingin menikmati hasil tanpa ikut terlibat di dalam proses, hanya menjadi Penitip Nasib Sendiri, Masih banyak pekerja yang enggan berkontribusi dalam perjuangan rekan-rekan yang memperjuangkannya.
Silahkan dicermati juga, dari urutan besaran UMK di atas, perhatikan juga bagaimana peran dari teman-teman pekerja di wilayah tersebut dalam berupaya memperjuangkan Upahnya.
Agenda terpenting kita selanjutnya adalah memastikan terlaksananya ketentuan UMK 2015 sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut di perusahaannya masing – masing.
Untuk layanan pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya silahkan menghubungi 08970020050.

Tinggalkan Balasan