Union Busting (Pemberangusan Serikat Pekerja) merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mempertahankan kewenangannya dalam mengkebiri hak – hak pekerja yang sudah ditetapkan oleh Aturan Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini selalu terjadi dalam sejarah serikat pekerja di manapun. Praktek Union Busting ini dilakukan pengusaha dalam berbagai bentuk. Antara lain menghalang-halangi pengurus serikat pekerja dalam menjalankan fungsinya, kampanye anti serikat pekerja, melakukan mutasi, sampai melakukan PHK terhadap pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja. 
Union busting adalah musuh bagi seluruh serikat pekerja karena itu harus dilawan secara bersama-sama oleh pekerja di manapun. Pemerintah melarang siapapun menghalang – halangi kebebasan berserikat dan sudah ditetapkan di dalam UU No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Pasal 28 :
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
  1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Pemerintah juga telah mengatur sanksi bagi para pelaku Union Busting di dalam UU tersebut dalam Pasal 43, yaitu:
  1. Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Setelah terus memantau aktifitas serikat pekerja di Kota Tasikmalaya, Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melihat bahwa belakangan ini banyak terjadi praktek union busting yang dialami oleh pengurus – pengurus serikat pekerja di unit kerjanya masing – masing dengan cara mengintimidasi melalui kampanye anti serikat pekerja dengan cara mengadu domba sesama pekerja, melakukan mutasi pengurus serikat pekerja untuk membatasi gerak langkah pengurus dalam menjalankan aktifitas serikat pekerjanya, bahkan ada yang memanfaatkan organisasi massa melakukan intimidasi terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja.
Ada satu hal yang sangat disayangkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Ketenagakerjaan belum optimal. Banyak aturan yang telah diputuskan, akan tetapi, tanpa melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Padahal ini sudah jelas – jelas merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 134 yang berbunyi :
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Memperhatikan kondisi ini, sangat diperlukan peran kita sebagai pekerja untuk melakukan perlawanan sendiri terhadap praktek union busting yang selalu dilakukan dengan cara – cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perundingan bipartiet dengan pengusaha, mengajukan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Mogok Kerja sesuai aturan ketenagakerjaan untuk memberhentikan proses produksi yang merupakan hak pekerja dan sudah ditetapkan dalam aturan ketenagakerjaan.
Praktek union busting merupakan musuh bersama semua serikat pekerja. Untuk setiap praktek union busting yang dilakukan terhadap serikat pekerja, pengurus serikat pekerja cabang, daerah, pusat dan termasuk organisasi buruh internasional akan bersama – sama melakukan perlawanan bersama baik melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melalui Pengadilan PHI maupun pengadilan pidana karena pelaku union busting merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
Melalui persatuan dan kesatuan serikat pekerja mulai dari unit kerja sampai dengan organisasi buruh internasional (ILO) kekuatan pekerja bisa menjadi kekuatan dahsyat dalam memerangi Praktek Union Busting yang selalu dilakukan pengusaha. Bukan hanya menghentikan produksi, serikat pekerja juga bisa menghentikan pemasok dan juga importir dalam usaha melawan praktek union busting ini. 

Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan !

2 Thoughts to “Union Busting ( Pemberangusan Serikat Pekerja )”

  1. padahal tanpa kami buruh..mereka tidak akan jd pengusaha..

  2. padahal tanpa kami buruh..mereka tidak akan jd pengusaha..

Tinggalkan Balasan