Sesuai dengan mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tanpa mempertimbangkan rekomendasi Walikota yang merupakan Hasil survey Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang dilaksanakan selama Tahun 2015.
Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2016 se-Jawa Barat ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur Ahmad Heryawan untuk 27 kabupaten/kota pada hari Sabtu (21/11/2015) malam dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 tertanggal 20 November 2015
Kenaikan UMK Tahun 2016 ini sangat mengecewakan bagi Pekerja/Buruh karena kenaikannya dipatok dengan PP No. 78 Tahun 2015 yaitu rata-rata hanya sebesar 11,5 persen padahal berdasarkan kajian survey KHL rata-rata kenaikan berkisar di angka 22% – 37%. Sehingga Pekerja/Buruh menuntut kenaikan secara nasional sebesar 25%.
Ketetapan Besaran UMK Tahun 2016 ini masih ada kemungkinan berubah seiring dengan perjuangan Serikat Pekerja/Buruh yang sampai dengan saat ini masih memperjuangkan untuk mengajukan Judicial Review terhadap kebijakan sepihak dari pemerintah melalui PP No. 78 Tahun 2015
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, Daerah dengan UMK tertinggi adalah Kabupaten Karawang yakni Rp 3.330.505. Pada tahun 2014 juga, Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan UMK paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, . 
Sementara itu, UMK terendah yang pada tahun 2014 berada di daerah Ciamis, kini berpindah ke Kabupaten Pangandaran dengan nilai Rp 1.324.620. 
Untuk selisih besaran UMK tertinggi dan terendah di Jawa Barat yaitu Rp 2.005.885. Sementara Rata-rata UMK di Jawa Barat adalah sebesar Rp 2.147.395,34 dengan rata-rata per wilayah sebagai berikut:
  1. Wilayah Priangan Timur Rp 1.451.861,52 
  2. Wilayah Ciayumajakuning Rp 1.528.219 
  3. Wilayah Bandung Raya Rp 2.346.852
  4. Wilayah Bogor Raya Rp 2.482.733,33 
  5. Wilayah Bekasi Raya Rp 2.999.350.

Inilah Urutan Besaran UMK Tahun 2016 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat selengkapnya :

  1. Kabupaten Karawang Rp. 3.330.505
  2. Kota Bekasi Rp. 3.327.160
  3. Kabupaten Bekasi Rp. 3.261.375
  4. Kota Depok Rp. 3.046.180
  5. Kota Bogor Rp. 3.022.765 
  6. Kabupaten Bogor Rp. 2.960.325
  7. Kabupaten Purwakarta Rp. 2.927.990 
  8. Kota Bandung Rp. 2.626.940
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp. 2.280.175
  10. Kota Cimahi Rp. 2.275.715
  11. Kabupaten Sumedang Rp. 2.275.715
  12. Kabupaten Bandung Rp. 2.275.715
  13. Kab Sukabumi Rp 2.195.435
  14. Kabupaten Subang Rp. 2.149.720
  15. Kab Cianjur Rp. 1.837.520
  16. Kota Sukabumi Rp. 1.834.175
  17. Kab Indramayu Rp. 1.665.810
  18. Kota Tasikmalaya Rp.1.641.280
  19. Kab Tasikmalaya Rp. 1.632.360
  20. Kota Cirebon Rp. 1.608.945
  21. Kab Cirebon Rp. 1.592.220
  22. Kab Garut Rp. 1.421.625
  23. Kab Majalengka Rp. 1.409.360
  24. Kab Kuningan Rp 1.364.760
  25. Kab Ciamis Rp. 1.363.319
  26. Kota Banjar Rp. 1.327.965
  27. Kab Pangandaran Rp. 1.324.620

Hal yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan Pekerja/Buruh adalah UMK ini ditetapkan hanya untuk pekerja lajang yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, sementara bagi yang sudah berkeluarga dan atau masa kerjanya melebihi satu tahun Upah yang harus diterimanya tentu melebihi besaran UMK tahun 2016 tersebut. Untuk meraih hal tersebut, perlu perjuangan pekerja sendiri di tingkat perusahaan melalui Serikat Pekerja di perusahaannya masing-masing dengan memperjuangkan pemberlakuan Struktur dan Skala Upah sesuai dengan masa kerja, jabatan dan lain-lain

Tinggalkan Balasan